Tak Cukup CPO, Produksi B50 Ternyata Masih Andalkan Bahan Impor

Jakarta — Pemerintah resmi meluncurkan program mandatori biosolar B50 pada Kamis (8/7) lalu, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mewajibkan pencampuran biodiesel 50 persen ke dalam minyak solar. Program ini digadang-gadang mampu menghentikan impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun di balik euforia peluncuran tersebut, fakta menarik terungkap: untuk memproduksi B50, Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa meskipun biodiesel berasal dari minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), proses produksinya membutuhkan metanol yang sebagian besar masih didatangkan dari luar negeri.

"Lalu dibersihkan sedikit namanya bleaching, terus ditambah metanol. Nah, metanol ini yang dibutuhkan 2,5 juta, tahun depan dibutuhkan 2,5 juta, tapi produksi domestik baru sekitar 600 ribuan. Jadi kita masih perlu impor," ujar Eniya.

Dengan kebutuhan metanol mencapai 2,5 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 600 ribu ton, artinya masih ada defisit hampir 2 juta ton yang harus dipasok dari luar negeri.

Diklaim Bebas Impor Solar

Meski masih mengimpor bahan baku penunjang, pemerintah tetap optimistis program B50 akan menekan impor energi secara signifikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadia melaporkan kepada Presiden bahwa konsumsi solar nasional rata-rata mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun, di mana sekitar 3 hingga 4 juta kiloliter di antaranya masih diimpor.

"Dengan implementasi B50 maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita," tegas Bahlil.

Peluncuran B50 yang berlangsung di Rest Area Km 57 Karawang, Jawa Barat, itu dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Presiden menyebut langkah ini sebagai pencapaian bersejarah bagi Indonesia.

Namun, masa transisi masih diberikan kepada badan usaha penyedia BBM hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel spesifikasi B40 sebelum beralih sepenuhnya ke B50, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026.